Lompat ke konten

Akibat Tidak Peduli Dengan Kondisi Politik

Ketidak Pedulian Terhadap Kondisi Politik dan Demokrasi Akan Mempersulit “Mencari Makan”

Artikel ini saya buat karena greget sekali melihat komentar-komentar di instagram khususnya di akun-akun media Bali.

Banyak komentar yang seakan tidak peduli, menganggap remeh aksi demo, menganggap kondisi politik dan kondisi demokrasi tidak ada efeknya ke kehidupan sehari-hari mereka, menganggap sabotase konstitusi tidak berefek ke perut mereka. Atau menganggap presiden tidak salah apa-apa?

Biar satu definisi, saya akan jelaskan apa yang saya maksud dengan “mencari makan”. Yang saya maksud adalah bukan hanya terkait pekerjaan, tetapi juga terkait kesejahteraan secara umum. Kesejahteraan sebagai seorang warga negara.

Melalui artikel ini saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan “lucu” yang paling sering muncul di komentar instagram media-media Bali terkait politik dan demokrasi.

1. Kenapa yang salah presiden?

Presiden adalah posisi eksekutif dengan wewenang terbesar sekaligus penanggungjawab tertinggi. Artinya, presiden yang paling mampu (dan hampir pasti) untuk membuat manuver-manuver politik dengan tingkat kekacuan yang kita lihat saat ini.

Presiden itu ibarat CEO di perusahaan, kalau perusahaan merugi, krisis keuangan, sudah pasti yang salah CEO. Karena hanya keputusan CEO yang memungkinkan kondisi tersebut bisa terjadi.

2. Kenapa harus demo turun ke jalan?

Demo ke jalan adalah salah satu cara menyampakaian aspirasi dan yang paling efektif, kenapa? Karena yang mendukung aspirasi tsb ikut langsung, dan jumlah mereka menunjukkan berapa yang mendukung aspirasi tsb.

Tidak perlu lagi melakukan validasi apakah itu benar-benar aspirasi banyak orang atau tidak. Aspirasi yang dinyatakan banyak orang harus diperhatikan pemerintah, kalau tidak, resikonya akan ada pembangkangan sipil. Sipil membangkang, negara dan pejabat pasti hancur.

3. Apa pengaruhnya ke “isi perut” kita?

Setiap kebijakan politik, pasti berpengaruh ke dalam kehidupan sehari-hari. Harga bahan pokok, lapangan pekerjaan, jumlah upah dan gaji, banyak /tidaknya pengusaha dapat pelanggan, itu semua dipengaruhi juga oleh kebijakan politik.

4. Kenapa harus peduli dengan kondisi demokrasi?

Demokrasi itu mesin pencetak pemimpin, kalau mesinnya dirusak, disabotase, kira-kira yang tercetak pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang rusak sudah pasti tidak bisa mensejahterakan masyarakat.

5. Seberapa penting “siapa yang menjabat” ?

Pemimpin punya wewenang untuk menentukan arah pembangunan, dan punya wewenang “memakai” uang rakyat. Uang rakyat yang treliunan itu dipakai untuk apa, itu dikendalikan pemimpin.

Jadi kalau lapangan kerja sedikit, kondisi ekonomi lesu, biaya kesehatan mahal, biaya pendidikan mahal, harga bahan pokok mahal, upah dan gaji kecil, usia pensiun tidak jelas. Itu semua akibat dari arah penggunakan uang yang keliru.

Contohnya, beberapa tahun terakhirn APBN condong dipakai untuk hal-hal padat modal, akibatnya tidak ada lowongan kerja baru yang tersedia. Kalau saja APBN diarahkan ke hal hal padat karya, sedikit atau bahkan tidak ada lulusan yang akan menganggur.

Kalau saja APBN diprioritaskan untuk beasiswa pendididkan masyarakat miskin, sudah pasti angka kemiskinan akan menurun, lalu daya beli naik dan enokomi lebih berputar. Dan hal besar seperti itu, dipengaruhi oleh satu orang pemimpin.

6. Apakah suara kita akan didengar?

Kalau bersatu, pasti didengar, karena kalau tidak, seperti yang saya bilang sebelumnya, bisa jadi akan ada pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil akan berakibat tidak adanya pemasukan ke negara, yg artinya para pejabat tidak dapat gaji.

Tidak mungkin mereka mau seperti itu, makanya untuk menuntut sesuatu ke pemerintah, rakyat wajib bersatu padu, lagi pula itu uang milik kita yang dipakai. Kita bisa loh menuntut misalnya untuk memperbendek birokrasi SK guru,

menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan kompensasi PHK sepihak, menuntut agar dibuatkan transfortasi gratis, menuntut hak libur tanpa pengurangan upah untuk wanita karir yang hamil, menuntut agar pengusaha menggaji karyawan dengan minimum UMP, menuntut agar ada banyak beasiswa, menuntut agar uang pajak kita dipakai untuk membangun sarana distribusi, dll. Sebenarnya sangat bisa, kuncinya hanya satu, yaitu peduli lalu bersatu.

Jiika rakyat hanya fokus kerja tanpa peduli dengan politik dan demokrasi, sudah hampir pasti rakyat hanya akan diperbudak sebagai pembayar pajak tanpa diperhatikan kesejahteraanya.

Jadi, jika kita tidak peduli, maka uang kita akan dipakai untuk hal-hal aneh bahkan dikorupsi oleh pejabat. Yang seharusnya bisa dipakai untuk mempermudah rakyat untuk “mengisi perut”.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *